Bekasi – Lapas Kelas IIA Bekasi melaksanakan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Putih dan Yayasan Bantuan Hukum Posbakumadin, sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak hukum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. (02/02/26)
Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat akses keadilan, khususnya dalam pemberian layanan bantuan hukum, konsultasi hukum, serta pendampingan hukum bagi Warga Binaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penandatanganan PKS berlangsung dengan tertib dan khidmat, dihadiri oleh jajaran pejabat struktural Lapas Bekasi serta perwakilan dari LBH Putih dan Yayasan Bantuan Hukum Posbakumadin. Kerja sama ini diharapkan mampu menghadirkan layanan bantuan hukum yang mudah diakses, profesional, dan berkelanjutan bagi Warga Binaan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Lapas Kelas IIA Bekasi menyampaikan apresiasi dan harapannya atas terjalinnya kerja sama ini.
“Perjanjian kerja sama ini merupakan wujud komitmen kami dalam menjamin terpenuhinya hak-hak hukum Warga Binaan. Melalui sinergi dengan LBH Putih dan Yayasan Bantuan Hukum Posbakumadin, kami berharap layanan bantuan hukum di Lapas Bekasi dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan berkeadilan,” ujar Kalapas Bekasi.
Lebih lanjut, Kalapas Bekasi menegaskan bahwa kerja sama ini juga sejalan dengan upaya Lapas Bekasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang humanis dan berintegritas, serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, Lapas Bekasi bersama LBH Putih dan Yayasan Bantuan Hukum Posbakumadin berkomitmen untuk terus bersinergi dalam memberikan pendampingan dan pelayanan bantuan hukum yang profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak hukum Warga Binaan Pemasyarakatan.
