Lapas Narkotika Gunung Sindur Ikuti Penguatan Pengamanan UPT Pemasyarakatan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat (Masjuno)
BOGOR – Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur memberikan pengarahan komprehensif secara virtual oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Masjuno, kepada seluruh jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Jawa Barat melalui Zoom Meeting, untuk menyamakan visi dalam rangka memperkuat kinerja dan pengamanan di lingkungan pemasyarakatan, bertempat di Ruang Rapat Utama, Senin (28/10)
Hadir dalam pengarahan ini sejumlah Pimpinan Tinggi, termasuk Kepala Divisi Pemasyarakatan Robianto, Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi Candra Kushendar, serta Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, dan Keamanan, Sumarwoto Hendra Budiman. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi UPT Pemasyarakatan di wilayah Jawa Barat.
Dalam pengarahannya, Masjuno menyoroti aspek pengamanan sebagai prioritas utama bagi UPT Pemasyarakatan di seluruh wilayah Jawa Barat. Ia meminta agar setiap kepala UPT meningkatkan kewaspadaan dan memantau kondisi di setiap fasilitas dengan seksama untuk mencegah terjadinya pelanggaran maupun gangguan keamanan. Masjuno menekankan pentingnya upaya preventif dalam meminimalisir risiko yang muncul, termasuk dengan memperketat pengawasan dan disiplin petugas dalam melaksanakan tugas sehari-hari. “Pengamanan bukan sekadar tugas rutin, tetapi tanggung jawab bersama untuk melindungi stabilitas dan kepercayaan publik,” ujar Masjuno dalam pertemuan tersebut.
Selain aspek pengamanan, Masjuno juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja organisasi di setiap UPT. Ia menyampaikan bahwa kinerja yang baik hanya dapat dicapai jika seluruh unsur organisasi bekerja dengan efektif dan efisien. Dalam hal ini, Masjuno mendorong seluruh kepala UPT untuk mengoptimalkan sumber daya manusia dan teknologi yang ada serta terus berinovasi dalam menghadapi tantangan. Menurutnya, kerja sama antar bidang dan pelaksanaan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ada adalah kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan aman.
Dalam aspek mitigasi risiko, Masjuno menambahkan arahan agar setiap UPT melakukan identifikasi awal terhadap potensi masalah yang mungkin muncul di fasilitas pemasyarakatan. Ia menekankan bahwa mitigasi harus dilakukan dengan strategi yang matang dan terukur untuk mencegah potensi ancaman yang dapat mengganggu keamanan serta kelancaran operasional. Masjuno menggarisbawahi pentingnya setiap UPT memiliki rencana kontingensi yang jelas serta pelatihan yang konsisten untuk menghadapi berbagai skenario risiko. “Kesiapsiagaan kita dalam mengantisipasi risiko bukan hanya melindungi fasilitas, tetapi juga menjaga integritas lembaga dalam memberikan pelayanan publik yang aman dan terpercaya,” tegas Masjuno.
Pada akhir kegiatan, Masjuno membuka sesi diskusi dengan jajaran UPT Pemasyarakatan di Jawa Barat. Ia memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengemukakan tantangan yang dihadapi serta memberikan masukan dalam pengelolaan lapas dan rutan. Diskusi ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menggali solusi bersama dan menciptakan pemahaman yang lebih mendalam terkait tantangan lapangan. “Kami ingin setiap masukan dan kendala di lapangan menjadi bagian dari evaluasi kita bersama, agar pelayanan dan keamanan di seluruh fasilitas pemasyarakatan dapat terus ditingkatkan,” ujar Masjuno menutup pengarahan.
Acara diikuti secara virtual oleh Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur Dedy Cahyadi dan Pejabat Struktural Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur.
